Terobosan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan teknologi terbarunya bernama WRS NewGen, kini sistem informasi gempa dan tsunami lebih cepat diterima dibandingkan sebelumnya.Rabu, (8/7).
Sebab WRS NewGen merupakan sistem pengiriman informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami atau biasa disebut Warning Receiver System (WRS) yang bersifat real time (cepat merespon atau tanpa loading).
Kepala Stasiun Geofisika Malang, Musripan mengatakan, WRS NewGen generasi terbaru yang tentu saja menggunakan teknologi terbaru ini berbeda dengan WRS sebelumnya.
“WRS NewGen merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami, karena alat ini akan memberikan informasi gempa secara lebih cepat karena bersifat “real time”, ” kata Musripan di Kantor BPBD Jember saat mengecek WRS NewGen yang telah selesai dipasang oleh BMKG.
Lokasi pemasangan WRS NewGen tahun 2020 ini, sambung Musripan, mencakup Kantor Kementrian/Lembaga yang tersebut dalam Perpres No. 93 Tahun 2019 dan institusi yang terlibat dalam penanganan bencana gempa dan tsunami seperti Kantor Pemerintah Daerah (BPBD), Kantor Media Televisi/Radio, serta Institusi terkait yang memiliki kerjasama dengan BMKG terkait sharing data dan informasi.
“Dengan terpasangnya WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana, ” tandasnya.
Sejak Tahun 2008 BMKG sudah memasang sebanyak 275 peralatan WRS. Namun demikian, mengingat peralatan WRS masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dan kantor Lembaga/Kementerian terkait, maka pada tahun 2020 ini, BMKG memasang WRS generasi terbaru di 315 lokasi.
Musripan menjelaskan, wilayah Indonesia merupakan bagian dari jalur gempa dunia yang terbentang dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Alor, Laut Banda, Seram, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Sebagai wilayah yang terletak pada jalur gempa aktif, kondisi fisiografi wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut bertumbukan dan bergerak secara relatif antara satu dengan yang lain, menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami di dunia
“Wilayah Indonesia memiliki banyak sumber gempa. Secara umum, kita memiliki 13 segmentasi sumber gempa megathrust. Selain itu kita juga memiliki sebanyak 295 segmentasi sesar aktif. Berdasarkan kondisi tektonik yang kompleks ini, maka gempa dapat terjadi kapan saja dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman, ” papar Musripan.
Ia menyebutkan, hasil monitoring BMKG menunjukkan selama periode 2008-2019, rata-rata dalam setahun terjadi gempa sebanyak 5.818 kali, gempa signifikan dengan magnitudo di atas 5,0 sebanyak 347 kali dan 2 tahun sekali terjadi gempa berpotensi tsunami.
Terkait kondisi wilayah Indonesia yang rawan gempa dan tsunami ini, BMKG memiliki tugas dan kewajiban dalam menyediakan informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2009, dan Perpres No. 93 Tahun 2019.
Sebagai salah satu implementasi dari tugas dan kewajiban tersebut di atas maka BMKG melaksanakan kegiatan pemasangan alat penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yaitu Warning Receiver System (WRS) di berbagai wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia.
“Harapan kita dengan adanya percepatan penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami ini, maka akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bencana, ” pungkasnya.
Kedatangan Musripan ke BPBD Jember juga untuk melakukan testimoni terkait alat WRS NewGen dengan kepala BPBD Jember yang diwakili oleh sekretaris BPBD Jember M.Yusuf.
Selain di BPBD Jember, Ia juga mengunjungi Kantor BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Bondowoso, BPBD Malang, BPBD Kota Malang, Kantor Bupati Malang, BPBD Kediri dan Kantornya di BMKG Malang, guna kegiatan yang sama. (Tahrir)